TRANSPORTASI LAUT

Keberangkatan Dipengaruhi Banyak Factor
• Faktor Upaya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membenahi ketepatan waktu keberangkatan (on time performance) kapal akan sulit terealisasi. Ini karena keberangkatan kapal dipengaruhi oleh banyak faktor, khususnya terkait karakteristik wilayah.
• Faktor alam dan lingkungan lebih menentukan keberangkatan kapal dan belum tentu bisa sesuai jadwal yang sudah ditetapkan semua pelabuhan. Perbedaan karakter ini seharusnya juga disikapi pemerintah untuk tidak terlalu jauh berpatokan hanya pada jadwal keberangkatan. Ini karena berangkat atau tidaknya kapal bukan hanya disesuaikan dengan jadwal, melainkan juga faktor cuaca dan kondisi pelabuhan.
Hal ini diakui Corporate Secretary PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Captain Daniel E Bangonan. Dia menyebutkan, alur perjalanan suatu kapal memengaruhi keberangkatan. Banyak kapal harus terlambat dari jadwal sekitar dua hingga tiga jam, bahkan lebih.
Dia mencontohkan, untuk keberangkatan kapal dari Tanjung Priok, Jakarta, yang dipengaruhi oleh kedatangan kapal. Misalnya, bila kedatangan terlambat dua jam, maka ketika sandar, kapal juga akan terlambat lebih dari dua jam. Belum lagi menunggu proses bongkar-muat.
Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono me-nyebutkan, pembenahan jadwal keberangkatan kapal bertujuan untuk me-ningkatkan kinerja pela-yanan yang belakangan dinilai banyak mengalami kemunduran. Seperti kapal milik Pelni yanng sering mengalami keterlambatan dari jadwal yang sudah ditentukan. "Kita akan be-nahi semua agar benar-be-nar tepat waktu. Pemba-nahan ini khusus kami lakukan terhadap kapal-kapal Pelni," katanya.
Menurut dia, selain keberangkatan kapal, pembenahan juga dilakukan di pelabuhan. Ini karena operasional kapal dan pelabuhan memengaruhi ketepatan waktu keberangkatan. Untuk tahap awal, paling tidak dalam tujuh hari selama sepekan ada kapal yang singgah atau sandar di pelabuhan perintis secara tepat waktu. Kapal-kapal di kawasan terpencil juga harus diutamakan, karena selama ini cenderung sering telat. Padahal untuk melayani rute perintis, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi (public service obligation/PSO).
Tahun ini, Kemenhub mengalokasikan dana PSO untuk PT Pelni sebesar Rp 600 miliar. Angka ini sama dengan PSO Pelni pada tahun lalu, namun lebih rendah ketimbang PSO 2008 sebesar Rp 800 miliar.
Demi meningkatkan dan mengukur tingkat pe-layanan kepada masya-rakat, sebanyak tiga kapal milik Pelni dijadikan pro-yek percontohan untuk standar pelayanan maksimal. Ketiga kapal tersebut meliputi Kapal Motor (KM) Kelud, KM Bukit Siguntang, KM Gunung Dempo. KM Kelud melayani rute Batam, KM Bukit Sigun-tang beroperasi untuk rute Ambon dan wilayah timur lain, serta KM Gunung Dempo yang melayani rute Biak Numfor.